Remember ~ Love you

Bagi Yang Lebih Mencintai ~

Aku bahagia. bukan karena betapa besar ku dicintai . aku bahagia karena mampu mencintaimu sebanyak ini.
Maafkan aku yang lancang mengukir indah namamu dalam relung hatiku. maaf karena tak henti mengeja tiap huruf namamu dalam doaku.
ntah mengapa hanya melihat siluetmu dari kejauhan membuat hatiku terenyuh haru, memandang kilas cahya matamu buatku terengkuh nyaman dan pandangi senyum ramahmu buatku tak jenuh mengucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, kau beri ku kesempatan tuk merengkuh bahagia hanya dengan seulas senyum sederhana....
Karena menjadi yang lebih mencintai, hal kecil pun terasa menawan dan rasa syukurpun menjadi kawan.

#20170824
#Atambua
#Srihyunji

Jika Hujan ....

if rain is an eraser 

so I hope the rain can remove any scar in my heart ...

if rain is liquid anesthetic

then will I drink every drop of it

so lost all my heart pain..

비가 지우개 경우 그래서 비가 내 마음에있는  

흉터를 제거 할 수 있기를 바랍니다 ...

비는 액체 마취제 인 경우 다음 나는 그녀 

 때문에 잃은 내 마음의 고통의 방울을 마실 것

jika hujan adalah penghapus maka aku berharap hujan dapat menghapus setiap goresan luka di hatiku...

jika hujan adalah cairan anestesi maka akan ku minum tiap tetes nya agar hilang semua derita hati ku

KLIPING MASALAH - MASALAH GLOBAL DAN SOLUSINYA

Empat Juta Bayi Lahir di Indonesia Tiap Tahun

 

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49 persen per tahun. Artinya setiap tahun ada empat juta bayi lahir di Tanah Air.

Angka ini diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty usai membuka seminar dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia di Malang, Senin (26/9).

Menurutnya, dengan luas wilayah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia, idealnya laju pertumbuhan penduduk hanya sebesar dua juta kelahiran per tahun.
Karena itu, kata Surya. pihaknya mendorong peningkatan akseptor KB untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan penduduk yang tak terkendalidisebutnya bakal menjadi bom waktu bagi negara yang bersangkutan.

"Jika ketersediaan sumber daya makanan, energi, dan permukiman tidak dapat memenuhi jumlah penduduk yang semakin berlipat maka kerusakan lingkungan makin merajalela," kata Surya.

Saat ini BKKBN mencatat rata-rata kelahiran adalah 2,6 anak per wanita usia subur. BKKBN menargetkan pada 2025 angka kelahiran bisa menurun hingga 2,1 anak per wanita usia subur. Untuk menekan angka kelahiran, BKKBN  giat mengampanyekan program Keluarga Berencana (KB).

BKKBN bahkan mencanangkan terwujudnya satu kampung KB di tiap kabupaten. Surya mengklaim sudah ada 470 kampung KB dari 530 kabupaten yang ada di Indonesia.

Akseptor KB di Indonesia sampai saat ini mencapai 59 persen. Surya berharap BKKBN mampu mewujudkan akseptor KB mencapai 65 persen dari total pasangan usia subur se-Indonesia. Penambahan jumlah akseptor KB di antaranya melalui sosialisasi penggunaan kontrasepsi.

Sejauh ini KB suntik adalah yang paling banyak diminati pasangan usia subur. "Kita dorong pasangan usia subur untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang," jelasnya. Metode kontrasepsi jangka panjang meliputi IUD, implan, vasektomi, dan tubektomi.

Sumber : http://www.republika.co.id/

Komentar :

Masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja serta permukiman yang merupakan masalah kesejahteraan, bukan hanya masalah yang menimpa Indonesia melainkan masalah yang dialami juga oleh Negara-negara  di dunia.

Contoh contoh masalah dalam kaitannya dengan penduduk dan keluarga berencana adalah meledaknya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. Ini disebabkan banyaknya penduduk yang tidak melakukan program KB yang telah digalakkan oleh pemerintah untuk membatasi meningkatnya jumlah penduduk, dimana dalam satu keluarga hanya dibolehkan memiliki 2 anak saja. Kekurangtahuan penduduk ini menyebabkan program ini kurang berjalan maksimal, terutama untuk masyarakat yang tinggal di desa.

Solusi :

1.      Dengan melakukan program Keluarga Berencana (KB) dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga.

2.      Melakukan sosialisai atau workshop rutin terkait program Keluarga Berencana (KB) agar masyarakat memahami betul tentang program ini

3.      Pembentukan kampung KB yang saat ini tengah dicanangkan pemerintah

Sarjana Pengangguran di Bengkulu Capai 7.290 Orang
Kamis, 20 Oktober 2016 | 10:56

 

[BENGKULU] Hingga September 2016 lalu, jumlah pengangguran di Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 46.700 orang. Pengangguran sebanyak ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di daerah ini.

Keterangan yang dihimpun SP di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu, Kamis (20/10) mengungkapkan, dari jumlah 46.700 pengangguran itu, sebanyak 7.290 orang di antaranya berpendidikan sarjana.

Sedangkan sisanya sebanyak 33.735 orang beragam berpendidikan mulai dari SD, SMP, SMA/SMK dan diploma II dan III. Pencari kerja sebanyak ini, tersebar di 10  kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bengkulu melalui Kabid Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja. Asirman mengatakan, angka pengangguran dan pencari kerja di daerah ini setiap tahun terus meningkat. Hal ini terlihat jumlah pengangguran pada 2015 sebanyak 19.197 orang dan sampai September 2016 meningkat menjadi sebanyak 46.700 orang.

Namun, dari jumlah pengangguran tersebut, yang mengurus kartu kuning di kantor Disnakertrans Bengkulu hanya sebanyak 19.266 orang. "Mereka yang mengurus kartu kuning ini merupakan pencari kerja yang terdaftar secara resmi di Disnakertrans Bengkulu," ujarnya.

Untuk mengatasi angka pengangguran tersebut, Disnakertrans Bengkulu, telah melakukan berbagai upaya, antar lain  menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga pemerintah, dan perusahaan swasta dalam hal lowongan atau kesempatan kerja.

Dengan cara ini, para pencari kerja dapat dihubungkan langsung dengan lembaga pemerintah dan perusahaan tersebut yang membutuhkan tenaga kerja, sehingga angka pencari kerja di daerah ini dapat berkurang, katanya. Upaya lainnya, Disnakertrans Bengkulu melakukan berbagai pelatihan dan ketrampilan kepada para pencari kerja, khususnya lulusan SMA sederajat melalui lembaga balai latihan kerja (BLK) yang ada di kabupaten dan kota di daerah ini.

Sedangkan jenis keterampilan yang diberikan kepada para pencari kerja lulusan SMA sederajat ini, antara lain mekanik mesin, istalatir listrik, menjahit, las dan berbagai keterampilan lainya. Dengan memiliki keterampilan tersebut, diharapkan mereka tidak mencari kerja lagi, tapi bisa membuka usaha sendiri. Bahkan, mereka ini diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi orang lain.

Sumber : http://beritasatu.com/

Komentar :

Di setiap negara, khususnya negara-negara sedang berkembang, pengangguran masih menjadi masalah yang serius. Di Indonesia khususnya angka pengangguran relatif masih tinggi. Data yang dikeluarkan Bappenas terkait angka pengangguran ini adalah 6,8% tahun 2005 dan 6,32% tahun 2011. Itu berarti selama kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan angka pengangguran. Hanya saja tingkat pengangguran angkatan kerjanya, khususnya kaum muda, masih relatif tinggi.

Solusi :

1. Pemerintah mengadakan atau menyediakan lapangan kerja yang tidak terlalu menuntut tingkat pendidikan khusus, melainkan keterampilan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta dan dengan investor asing.
2. Pemerintah mengubah sistem pendidikan Indonesia dan kurikulum pendidikan, yaitu menerapkan pendidikan berbasiskan entrepreneurship dan bisnis sejak pendidikan tingkat dasar dan pendidikan menengah. Apalagi di era modern ini dan diterapkannya pasar bebas di beberapa kawasan dan bahkan dapat dikatakan sudah mengglobal ini
3. Pemerintah menyediakan lembaga-lembaga pembinaan dan pelatihan khusus dan gratis. Ini diperlukan terkhusus untuk mereka yang tidak sempat atau tidak mampu menimba ilmu di sekolah-sekolah formal, sehingga merekapun dapat memiliki keterampilan khusus yang diperlukan. Dengan demikian, mereka memiliki modal (Human Capital) untuk bekerja.

TKW Disiksa di Malaysia, Gigi Dicabut dan Organ Vital Dirusak

Kamis, 25 Desember 2014 | 22:59 WIB

 

KUPANG, KOMPAS.com - Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah Indonesia segera menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya ke Malaysia.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Padma Indonesia wilayah NTT, Felixianus Ali kepada Kompas.com, Kamis (25/12/2014) menyusul perlakuan kejam yang dilakukan oleh seorang majikan di Malaysia terhadap Meriance Kabu (32), tenaga kerja wanita (TKW) asal Kupang, NTT.

Dalam situs berita Malaysia, Themalaymailonline, Meriance mengaku selama enam bulan disiksa secara sadis oleh majikannya di apartmen Blok M10, Pandan Jaya, Ampang, Malaysia. Bahkan, Meriance mengaku giginya dicabut pakai obeng saat dia pingsan akibat dipukuli. Dia juga dipaksa meminum air urine sendiri. Lebih sadis lagi, organ vital korban dirusak oleh majikan perempuan dengan ditusuk pakai benda tumpul.

"Penyiksaan kian brutal. Mereka memasukan sebuah benda keras dan besar ke organ pribadi saya. Selama tinggal di sana (rumah majikan), saya dilarang berkomunikasi dengan siapapun. Saya juga dilarang keluar dari apartemen. Saya tidak bisa meminta bantuan ke siapa pun karena takut ketahuan majikan saya," ucapnya kepada Themalaymailonline.

Meriance mengaku setiap hari selalu "mandi" darah. Akibat penganiayaan tersebut, saat ini Meriance menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Ampang, Selangor.

Atas perlakuan kejam itu, Felxianus Ali menyatakan sudah waktunya Indonesia segera menghentikan penyaluran TKI ke luar negeri, terlebih ke Malaysia, karena banyak kasus TKI/ TKW menjadi korban kekerasan di sana.

"Pemerintah Indonesia lewat Presiden Jokowi harus mendesak pemerintah Malaysia dan aparat Malaysia agar segera memproses pelaku yang telah menganiaya korban dengan cara yang tidak manusiawi itu,” tegas Felixianus.

Menurut Felixianus, Pemerintah Indonesia harus segera akhiri pengiriman TKI/ TKW ke Malaysia, karena banyak kasus kekerasan terhadai TKI di negeri Jiran itu.

“Untuk apa menjadi pahlawan devisa bagi bangsa dan negara serta keluarga, tapi toh disiksa kayak binatang? Mendingan akhiri saja hubungan diplomatik dengan Malaysia,” katanya lagi.

Duta Besar (Dubes) Indonesia di Malaysia harus segera mendesak pemerintah dan kepolisian Malaysia secepatnya memproses hukum pelaku penganiayaan tersebut. Pelaku sudah saatnya dihukum mati karena perbuatannya sudah melewati batas kemanusiaan.

“Dubes indonesia Herman Prayitno dan pejabat Atase di Malaysia yang sempat mengunjungi korban (Meriance Kabu), bukan untuk mengelabui mata masyarakat tapi harus tuntut dan mendesak pihak Malaysia untuk bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut,” kata Felixianus.

Ke depan, kata Felixianus, pemerintah Indonesia dan Provinsi NTT harus menyediakan lapangan pekerjaan yang layak agar masyarakat Indonesia tidak pergi jauh- jauh pergi ke luar negeri hanya untuk mengadu nasib demi mencari sesuap nasi. Khusus bagi pihak perekrut yang telah mengirim korban ke Malaysia, harus bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Pihak perekrut kata dia, jangan "mencuci tangan" atas insiden tersebut.

“Padma Indonesia Provinsi NTT mendesak agar pihak Indonesia harus benar-benar menuntaskan semua kasus TKI/ TKW yang terjadi di luar negeri dengan secepatnya. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya NTT, saran saya sebaiknya bekerja saja di kampung halaman sendiri walaupun hasilnya tidak bagus seperti yang diharapkan,” tuturnya.

Sumber : http://regional.kompas.com

Komentar :

Dalam kehidupan di masyarakat hak asasi manusia mendapat perlakuan yang berbeda-beda oleh pihaik-pihak tertentu, sehingga terjadi suatu pelanggaran HAM. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lainnya merupakan contoh pelanggaran HAM. Salah satu masalah HAM yang cukup marak saat ini adalah tindakan kekerasan terhadap TKI/TKW Indonesia

Pelanggaran HAM ini tidak hanya merupakan masalah local dan regional di kawasan tertentu, namun juga merupakan masalah global.

Solusi :

1. Membawa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ke pengadila hak asasi manusia dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.
2. Membangun budaya hak asasi manusia.
3. Berdayakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang ada dan membentuk lembaga-lembaga khusus yang mengenai masalah masalah khusus.
4. Mempergiat sosialisasi hak asasi manusia kepada semua kelompok dantingkat dalam masyarakat dengan mengikut sertakan LSM dalamkemitraan dengan pemerintah.
5. Mencabut dan merivisi semua undang-undang peraturan yangbertentangan dengan hak asasi manusia.
6. Memberdayakan aparat pengawas.
7. Mengembangkan managemen konflik oleh lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia.
8. Memprioritaskan penyusunan prosedur pengaduan dan penanganankasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
9. Membentuk lembaga-lembaga yang membantu korban pelanggaran hak asasi manusia dalam mengurus kompensasi dan rehabilitasi.
10. Mengembangkan lembaga-lembaga dan program-program yang melindungi korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia.
11. Kerjasama dalam hal pembangunan antara Pemerintah daerah dan wargamasyarakat Daerah perlu ditingkatkan. Sehingga bisa memberikanlapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.
12. Pemerintah harus bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
13. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap TKI seharusnya ditanggapidengan cepat dan tanggap oleh pemerintah dan disertai peran serta masyarakat.

53 Persen Penduduk Indonesia Bermukim di Perkotaan

Selasa, 18 Oktober 2016 | 12:39 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam konferensi UN Habitat III di Ekuador, Senin (17/10/2016). [Dok Kementerian PUPR]

Suara.com - Delegasi Indonesia hadir dalam konferensi UN Habitat III terkait permukiman dan perkotaan yang dimulai kemarin, Senin (17/10/2016) di Quito, Ibukota Ekuador, hingga (20/10/2016).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono yang menjadi pimpinan delegasi Indonesia mengatakan tantangan pembangunan permukiman dan perkotaan saat ini dan ke depan di Indonesia akan semakin berat mengingat tingkat dan laju urbanisasi yang tinggi. “Saat ini tidak kurang dari 53 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan perkotaan, sedangkan kawasan perdesaan terus mengalami perkembangan dan sebagian telah beralih menjadi kota,” kata Menteri Basuki di Quito, Senin (17/10/2016).

Menteri Basuki menambahkan kehadiran delegasi Indonesia di Quito dalam rangka mengawal draft New Urban Agenda (NUA) atau Agenda Baru Perkotaan. Indonesia berperan aktif sejak awal perumusan NUA, termasuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Preparatory Committee Meeting 3 di Surabaya tanggal 25 hingga 27 Juli 2016 lalu, yang dihadiri oleh 142 negara sebagai ajang perundingan terakhir dan menghasilkan Surabaya Draft sebelum NUA diadopsi oleh seluruh negara peserta UN Habitat Conference III di Quito saat ini.

 “Dalam New Urban Agenda ini kita sadar bahwa urbanisasi adalah keniscayaan tetapi harus dikendalikan dengan perencanaan dan metoda pembiayaan pembangunan permukiman dan perkotaan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan di setiap kota,” jelasnya.

Indonesia berkepentingan dengan penyelenggaraan UN Habitat III ini karena NUA menentukan arah kebijakan dan program pembangunan permukiman dan perkotaan 20 tahun ke depan di Indonesia, yakni menciptakan kota yang inklusif, produktif, berdaya tahan, hijau, cerdas sesuai dengan berbagai kriteria dan konsep-konsep kota berkelanjutan.

Disamping Menteri Basuki, turut menjadi anggota delegasi Indonesia antara lain Duta Besar/Wakil Tetap Republik Indonesia (RI) untuk PBB Dian Triansyah Djani, Duta Besar RI untuk Ekuador Diennaryati Tjokrosuprihatono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial dan Budaya Lana Winayanti, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Deputi Regional Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Arifin Rudiyanto.

Konferensi selama 4 hari ini diikuti setidaknya oleh 50,000 delegasi dan partisipan dari 140 negara, diantaranya 11 Presiden, ratusan Menteri dan pejabat tinggi pemerintahan, 200 Walikota dari seluruh dunia, unsur akademisi, perwakilan LSM, swasta, serta para remaja yang akan mengadopsi New Urban Agenda sebagai platform dan panduan universal yang berorientasi aksi nyata untuk pembangunan permukiman dan perkotaan 20 tahun ke depan dalam menciptakan kota yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu Dian Triansyah Djani mengatakan Indonesia aktif memberikan kontribusi dalam membentuk standar norma-norma baru pembangunan permukiman dan perkotaan.

“Selain itu, Indonesia pun aktif dan siap untuk membagi kisah sukses pembangunan permukiman dan perkotaan di Indonesia kepada berbagai negara lain di dunia, misalkan dalam peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pengentasan kekumuhan dan kemiskinan perkotaan, pembangunan perumahan, dan lainnya,” terangnya.

Dalam konferensi ini, Indonesia berharap bahwa partisipasi Indonesia dapat membawa berbagai perkembangan positif dalam pembangunan permukiman dan perkotaan yang lebih berkualitas melalui berbagai skema kerjasama internasional yang memberikan keuntungan nyata bagi Indonesia.

Sumber : http://www.suara.com/

Komentar :

Perpindahan penduduk, baik dalam emigrasi, imigrasi maupun pengungsian terjadi  dimana-mana di dunia ini. Faktornya bermacam-macam, mulai dari factor ekonomi, bencana alam, wabah, politik sampai keamanan. Bagi pelakunya mungkin merupakan jalan keluar  dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan yang didatangi mungkin akan menjadikan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Masalah migrasi ini merupakan suatu masalah global. Urbanisasi adalah salah satu contoh masalah migrasi yang terjadi di Indonesia.

Solusi :

1.      Persebaran pembangunan industri sampai ke daerah-daerah.

2.       Peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui intensifikasi dan Koperasi Unit Desa.

3.      Pembangunan fasilitas yang lebih lengkap seperti pendidikan dan kesehatan.

4.      Pembangunan jaringan jalan sampai ke desa-desa sehingga hubungan antara desa dan kota menjadi lancar.

5.      Meningkatkan penyuluhan program Keluarga Berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk di pedesaan